Ekonomi Jalan Tengah Berpihak Rakyat Kecil DHONI SETIAWAN

Jumat, 5 Juni 2009 | 14:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi Pande Raja Silalahi menilai program ekonomi yang telah dan akan dijalankan capres Susilo Bambang Yudhoyono sudah berpihak kepada rakyat kecil yang tertinggal selama ini.

"Yang beliau sampaikan sebagai ekonomi jalan tengah adalah ekonomi yang berpihak terhadap rakyat yang tertinggal, miskin, dan menganggur, dan itu sudah dijalankan SBY selama ini meski belum memuaskan semua pihak," kata Pande di Jakarta, Jumat (5/6).

Menurut Pande, UUD 1945 pada Pasal 33 menyebutkan bahwa pemerintah harus melakukan intervensi terhadap kondisi perekonomian yang dijalankan melalui mekanisme pasar.

Intervensi yang harus dilakukan pemerintah, lanjutnya, adalah untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat secara meluas dengan keberpihakan terhadap masyarakat yang tertinggal.

"Intervensinya harus memihak yang tertinggal sehingga tercipta keseimbangan. Jangan masyarakat miskin dibiarkan jalan sendiri. Harus ada harmoni tanpa menghalangi langkah masyarakat yang sudah maju," katanya.

Berbagai program pro rakyat yang dilakukan SBY selama ini seperti subsidi pupuk, bantuan operasional sekolah (BOS), pemberian bantuan langsung tunai (BLT), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan beras untuk rakyat miskin merupakan cerminan kebijakan ekonomi yang berpihak itu. "Tetapi memang belum memuaskan semua pihak, terutama untuk percepatannya," kata ekonom dari CSIS itu.

Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi Partai Demokrat Darwin Saleh menjelaskan bahwa program ekonomi jalan tengah yang berkeadilan sosial adalah program ekonomi yang mementingkan keadilan bagi rakyat.

Darwin mencontohkan, jika APBN pemerintah terbatas maka pemerintah akan lebih mengutamakan anggaran untuk kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, sementara dana untuk sektor industri akan diperhitungkan belakangan. "Kalau harus memilih, pemerintah akan utamakan anggaran yang langsung bermanfaat bagi rakyat, dengan tetap mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang berguna bagi pemerataan dan keadilan," kata staf ahli Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Menurutnya, sistem ekonomi pasar tidak bisa menyelesaikan problem ekonomi yang ada di suatu negara sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk menyelesaikannya. "Pemerintah harus campur tangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkualitas," katanya.

Mengenai masih banyaknya undang-undang dan peraturan di Indonesia yang masih pro pasar, Darwin mengakuinya dan diharapkan bisa segera diubah pada pemerintahan mendatang jika SBY kembali memimpin. "Ingatkan saja kami untuk mengoreksi undang-undang itu jika SBY menang," katanya.