Ekonom: Sepanjang Sejarah, Ekonomi Jarang Terganggu Politik

Jumat, 5 Maret 2010 | 15:32 WIB
DHONI SETIAWAN
Rapat Paripurna DPR RI Ricuh Kericuhan antar sesama anggota DPR RI saat rapat Paripurna dengan agenda pembacaan kesimpulan akhir dan rekomendasi Tim Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/3/2010).
TERKAIT:

* Rupiah Masih Tahan Diri
* Investor dan Pebisnis Masih "Wait and See"
* Perekonomian Indonesia Akan Tetap Terjaga
* Kalangan Bisnis Kalkulasi Ulang Risiko Usaha
* Sri Mulyani Lega Presiden SBY Membelanya
* GramediaShop: Kinerja Manajer Laporan Keuangan
* GramediaShop: Manajemen Laba

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Riset Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa memanasnya suhu politik selama beberapa hari terakhir ini takkan memengaruhi kondisi perekonomian. Purbaya mencatat, sepanjang sejarah kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, karut-marutnya kondisi politik tidak pernah menyeret perekonomian.

"Sri Mulyani dan Boediono diganti, ini keadaan buruk. Tetapi bukan berarti ekonomi hancur. Dalam sejarah Indonesia selama berapa puluh tahun terakhir, jarang sekali politik ganggu ekonomi. Yang ada ekonomi ganggu politik," kata Purbaya, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/3/2010).

Purbaya yang juga sebagai Staf Ahli Menko Perekonomian merinci, mantan Presiden Soeharto lengser karena krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998. Saat itu, ekonomi terpuruk sehingga masyarakat menjadi gelisah dan suhu politik memanas. "Waktu itu orang kuat jatuh," cetusnya.

Kemudian, kepemimpinan mantan Presiden Abdurahman Wahid juga jatuh saat perekonomian tengah tidak menentu. Saat itu, perekonomian Indonesia terimbas oleh resesi Amerika sehingga baru pulih pada 2002.

Saat mantan Presiden Megawati berkuasa, perekonomian dinilai cukup stabil. Namun, pertumbuhannya masih di bawah rata-rata di kisaran 4 atau 5 persen. "Itu masih ada ruang menggoyang. Tetapi sekarang (zaman SBY), pertumbuhan ekonomi diperkirakan bisa tumbuh 7 persen, jadi tidak bisa digoyang. Rasanya sih faktor politik impact-nya susah. Masyarakat kan selama perutnya kenyang susah turun ke jalan," tutupnya.